Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Kabar’ Category

Oyos Saroso H.N.

Tulangbawang/Lampung

Berdirinya sejumlah pabrik bioetanol di Lampung mulai menggairahkan para petani. Para petani di sentra singkong di Lampung seperti di Kabupaten Tulangbawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, kini beramai-ramai menanam singkong.

Beberapa pabrik bioetanol yang sudah berdiri di Lampung antara lain PT Medco Energy, PT Acida Tama, PT Madusari Lampung Indah, dan PT Sungai Budi. Pabrik bioetanol itu memiliki kapasasitas produksi 180 ribu liter hingga 60 juta liter etanol per tahun.

Berdirinya pabrik beoetanol itu membuat harga singkong naik. Pada Juni 2008 harga singkong di tingkat petani Rp 500/kg. Sebelumnya, harga singkong hanya berkisar Rp 150-Rp 200/kg. Dulu yang membeli singkong petani hanya satu perusahaan, yaitu PT Sungai Budi, sebuah perusahaan tepung tapioka terbesar di Lampung saat ini.

Ferdi Gunsan, 45, salah seorang petani asal Tulangbawang, mengaku senang dengan adanya pabrik bioetanol di Lampung. Ferdi kini bergairah menanam lahannya seluas 50 hektare untuk ditanami singkong.

”Kini menanam singkong jauh lebih menguntungkan dibanding kopi atau kelapa sawit. Bahkan, saat ini sudah ada beberapa petani sawit yang mengganti kebunnya dengan tanaman singkong. Selain karena ada pabrik bioetanol, kini juga ada teknologi meningkatkan produksi tanaman singkong, yaitu dengan singkong sambung, ” kata Ferdi.

Singkong sambung adalah hasil teknik penyambungan antara singkong biasa dengan singkong karet. Batang bawah berasal dari singkong biasa varietas unggul, sementara batang bagian atasnya disambung dengan singkong karet. Biasanya batang bawah dipilih yang sudah berumur minimal 11 bulan, berdiameter sekitar 2 cm.

Batang bawah yang banyak digunakan jenis singkong Kasetsart dari Thailand. Sementara batang atas berupa pucuk singkong karet (entres), berdiameter sekitar 1 cm dan panjang 15—30 cm. Dengan teknik singkong sambung, petani bisa mendapatkan hasil 60 ton-100 ton/hektare.

Petani yang tidak punya modal lebih memilih menjalin kerja sama dengan perusahaan bioetanol. Suparlan, 40, petani asal Lampung Timur, misalnya, bersama para petani lain bekerja sama dengan PT Madusari Lampung Indah (MLI).

Susilo Sugiarto, Manajer Kemitraan PT Madu Lamoung Indah (PT MLI), mengatakan dalam kerja sama itu petani hanya menyediakan lahan, sementara PT MLI memasok modal dan menjamin pasar. ”Paket modal berupa bibit, kompos, dan kapur dolomit senilai Rp 5,5 juta/ha. Ada 1.400 petani dari 46 di Lampung Timur yang bekerja sama dengan kami,” kata Sugiarto.

Dengan kapasitas produksi 50 juta liter etanol per tahun, PT MLI saat ini sudah menggarap sekitar 1.600 hektare kebun singkong. PT MLI menargetkan bisa mengelola 4.000 hektare kebun singkong dengan pola kemitraan dengan petani di Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Menurut Sugiarto, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perlu 4.000 ha kebun singkong sambung yang produktivitasnya 60—100 ton/ha. Dalam kemitraan ini petani hanya menyediakan lahan, sementara PT MLI memasok modal dan menjamin pasar. Paket modal berupa bibit, kompos, pestisida, dan kapur dolomit, senilai Rp5,5 juta atau Rp6,5 juta setelah ditambah bunga.

”Kerjasama itu baru mencakup luasan 1.600 ha. Saat ini harga kontrak yang sudah disepakati Rp280/kg. Tapi harga ini akan kami tingkatkan karena harga singkong di pasaran sudah menembus Rp350—Rp400/kg,” kata Susilo.

Dengan kerja sama, jika harga singkong Rp300/kg saja, petani bisa untung Rp8 jutaan. Sebab, produksi singkong sambung minimal bisa 60 ton/ha sehingga hasil kotornya Rp18 juta.

Di Indonesia secara umum, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku para investor tengah memanfaatkan lahan yang selama ini digunakan sebagai areal budidaya singkong secara tradisional. Lokasi terbesar berada di provinsi Lampung. Lainnya tersebar di Jawa dan Sulawesi Tenggara. Areal lahan di Lampung lebih kurang mencapai 3.000 hektare, sementara di Pulau Jawa di bawah 1.000 hektare.

Niti Soedigdo, Ketua Koperasi Unit Desa Tani Makmur Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, mengatakan banyaknya pabrik bioetanol di Lampung akan mengembalikan kejayaan para petani. ”Selama ini para petani singkong di Lampung merana karena harga singkong sangat rendah akibatnya adanya monopoli,” kata dia.

Menurut Niti Soedigdo, berdirinya pabrik-pabrik etanol akan menjadi penyangga harga singkong karena pabrik-pabrik tersebut memerlukan bahan baku yang sangat besar. ”Petani pun memiliki posisi tawar yang kuat karena ada banyak pilihan tempat menjual hasil panennya,” kata Soedigdo.

Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu mengatakan Provinsi Lampung menargetkan lima tahun ke depan Lampung benar-benar menjadi lumbung bioetanol nasional. ”Program itu didukung dengan lahan yang masih sangat luas di Lampung dan kondisi tanah yang cocok untuk perkebunan singkong. Kami juga memberikan kemudahan para investor untuk menanamkan investasinya di bidang bioetanol di Lampung,” kata Syamsurya.

Iklan

Read Full Post »

Oyos Saroso H.N.

Lampung Timur

Seperti umumnya desa-desa lain di Indonesia, Desa Talangsari hanyalah sebuah desa kecil yang sebagian penduduknya mengandalkan kehidupannya dari bercocok tanam. Selain padi, warga Talangsari selama berpuluh tahun menanam kopi robusta dan kakao. Namun, desa kecil itu pernah menggegerkan Indonesia karena terjadi sebuah tragedi pada 7 Februari 1989.

Pada sebuah subuh yang hening, ketika warga di kompleks pengajian yang dipimpin oleh Warsidi habis salat subuh di Musala Mujahidin, tiba-tiba berondongan senjata api datang dari tiga arah mata angin: selatan, utara, dan timur. Selang beberapa menit, sejumlah rumah di kompleks itu terbakar. Jeritan ibu-ibu dan anak-anak tak menghentikan terbakarnya rumah-rumah dan “perang tak seimbang” antara ratusan tentara dengan anggota jamaah Warsidi.

Meskipun di kompleks itu hanya berdiri 8 rumah milik anggota jamaah dan tiga rumah di dekat kompleks pengajian, jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang. “Soalnya, pada hari itu kami kedatangan orang-orang dari luar Talangsari yang ingin ikut pengajian yang rencananya akan digelar pada 7 Februari. Para peserta pengajian itu datang seharin sebelumnya. Padahal, pada 6 Februari 1989 malam desa kami sudah dikepung tentara,” kata Jayus, 60, salah saksi hidup tragedi Talangsari.

Jayus, anggota jamaah Warsidi yang juga menjadi pemilik tanah tempat kompleks pengajian yang dipimpin Warsidi, mengaku sulit melupakan tragedi yang terjadi 19 tahun lalu itu. Jayus mengaku melihat anak-anak anggota jamaah berusia belasan tahun disuruh tentara untuk membakar rumah-rumah semi permanen di kompleks itu. Ia pun mengaku melihat sendiri bagaimana ratusan tubuh anggota jamaah Warsidi bergelimpangan karena hangus terbakar.

“Pada sekitar Pkl. 08.00 WIB, umumnya penghuni rumah dan pondokan di sana

telah habis dan yang tertinggal hanya nampak para orangtua, perempuan dan

anak-anak,” kata Jayus.

Menurut Jayus, para korban umumnya dalam kondisi terbakar hangus hanya

tinggal tulang belulang saja. Para korban itu kemudian dikuburkan sehari setelah kejadian hingga beberapa hari kemudian.

Jayus menyebutkan, paling tidak selama tiga hari itu, setidaknya tiap hari

dapat dikuburkan sekitar 50-an korban meninggal dunia walaupun proses

penguburan juga belum sempurna, karena beberapa bagian tubuh diantaranya

masih kelihatan.

Setelah kejadian itu, lokasi sekitar pengajian Warsidi di Talangsari ditutup

total oleh aparat TNI, hingga 5–6 bulan kemudian areal tersebut tidak boleh

dimasuki masyarakat sekitar.

Cerita lain pernah diungkapkan oleh korban Talangsari yang sudah berdamai dengan Hendropriyono, yaitu Sukardi dan Sudarsono. Sudarsono mengaku saat itu di kompleks pengajian Warsidi tengah beraktivitas kelompok militan Islam yang bertujuan akhir untuk mendirikan cikal bakal Negara Islam Indonesia (NII).

Menurut Darsono, mengaku tidak dapat berkompromi dengan aparat pemerintah dan aparat keamanan yang beberapa kali mengundang dan mengajak mereka berdialog dan menjelaskan aktivitas di sana. Anggota jamaah Warsidi justru minta camat dan Danramil Way Jepara, Kapten Sutiman, untuk datang bertemu penghuni pondokan yang kerap didatangi santri dan warga dari beberapa daerah di luar Lampung itu.

Kedatangan Sutiman, kata Darsono, disambut dengan serangan anggota jamaah sehingga menyebabkan Kapten Sutiman tewas dengan luka panah dan bacokan golok. Kematian Kapten Sutiman itulah yang mendasari Komandan Korem Garuda Hitam Letkol Hendropriyono ketika itu menyetujui anak buahnya menyerbu komples jamaah Warsidi hingga menewaskan ratusan orang.

Ketika saya mendatangi lokasi tragedi berdarah itu, Kamis, 7 Februari 2008 lalu, kesan Talangsari sebagai desa santri tidak begitu terlihat. Yang paling nyata: dusun yang kini berganti nama menjadi Dusun Subingkarya, Desa Labuhanratu III, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur itu kini menjadi desa tertinggal.

Memang di sepanjang kiri-kanan jalan menuju desa tampak hamparan sawah dengan tanaman padi yang subur menghijau. Tanaman kakao pun memenuhi kebun-kebun penduduk. Namun, jalan desa masih berlumpur karena tidak diaspal. Listrik pun belum masuk desa itu. Padahal, desa-desa sebelahnya sudah dialiri listrik semua.

“Selama ini pemerintah memang diskriminatif. Jalan-jalan di desa lain sudah diaspal mulus, tetapi jalan di kampung kami tetap berlumpur. Desa kami juga belum dialiri listrik,” ujar Suparmo, 65, warga Labuhanratu yang juga menjadi korban Tragedi Talangsari.

Amir, 62, juga korban tragedi Talangsari, mengaku pernah ditahan tentara selama 16 bulan. Pensiunan guru agama Islam di sebuah SD Negeri di Lampung Timur itu menuturkan, karena dituduh sebagai anggota jamaah Warsidi dan ikut mau mendirikan Negara Islam Indonesia, pada tahun 1989 dia hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil telah dirampas. Sesuai menjalani penahanan tanpa proses persidangan di pengadilan—tanpa ada surat perintah penahanan dan tanpa ada surat bukti dikeluarkan dari tahanan pula—gajinya sebagai guru agama dipotong sebesar 50 persen.

Dengan golongan II B, alumnus PGA Negeri Klaten, Jawa Tengah, ini sejak 1989 golongannya tidak pernah naik hingga pensiun pada tahun 2005 lalu. Tragisnya, begitu pensiun, Amir tidak pernah mendapatkan uang pensiun.

“Saya sudah lelah mengurusnya. Kata Dinas Pendidikan saya harus minta surat keterangan bebas dari tahanan. Tapi surat itu tidak pernah bisa saya dapatkan karena memang tidak ada surat pembebasan saya,” ujarnya.

Pengalaman hampir serupa diungkapkan Parmo, 68, ayah 12 anak yang juga dituduh sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK) Warsidi. Parmo mengaku selama setahun ditahan di LP Rajabasa Bandarlampung dan selama 5 tahun diharuskan wajib lapor ke Koramil Way Jepara. “Saya ditahan tanpa pernah diadili sampai sekarang. Yang paling menyakitkan, selama setahun saya dua hari sekali harus lapor ke Korem. Di Korem saya disuruh kerja kasar,” ujarnya.

Karena dicap sebagai anggota GPK dan pernah orang tahanan, kata Parmo, keluarganya menjadi berantakan. “Saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya karena tidak ada yang membiayai mereka. Dari 12 anak anak saya, 11 di antaranya hanya bisa tamat SD. Yang tamat SMA hanya satu. Selain itu, kami juga dicap sebagai keluarga pemberontak,” kata Parmo.

Anggota Komnas HAM Kabul Supriyadhie mengatakan pihaknya sedang berusaha keras untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Talangsari. Sejauh ini, kata Kabul, sudah 84 saksi korban dimintai keterangan.

“Komnas HAM bekerja independen. Kami tidak takut memanggil tentara. Penyilidikan kasus ini penting artinya untuk mendapatkan kesimpulan apakah terjadi pelanggaran HAM berat 19 tahun lalu atau tidak. Kami hanya melakukan penyelidikan. Yang berwewenang melakukan penyidikan dan penuntutan adalah Kejaksaan Agung,” kata Kabul.

Investigasi Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam) mencatat terdapat 246 korban tewas dalam penyerbuan tentara terhadap kompleks pengajian seluas 3,5 hektare itu. Sementara versi resmi yang dikeluarkan pemerintah hanya 27 jiwa korban meninggal.

Read Full Post »